Program Studi Ilmu Politik menggelar kegiatan sosialisasi Kurikulum 2025 kepada seluruh mahasiswa aktif pada hari Jumat (13/6/2025) di Laboratorium IsDB FISIP UNY. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dosen, seluruh mahasiswa, serta tim kurikulum yang telah merancang struktur pembelajaran terbaru sesuai kebutuhan zaman. Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fikri Disyacitta, M.A dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kurikulum 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika politik global, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks.

“Kurikulum baru ini bukan sekadar pembaruan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjadikan lulusan Ilmu Politik lebih adaptif, analitis, dan solutif dalam menghadapi isu-isu kontemporer, baik di tingkat lokal maupun internasional,” ujar Fikri Disyacitta, M.A.

Salah satu pokok perubahan dalam Kurikulum 2025 adalah penguatan pada learning outcomes berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis, komunikasi politik digital, serta etika dan kepemimpinan kewargaan. Selain itu, kurikulum ini juga memperkenalkan mata kuliah baru seperti “Politik Digital dan Disinformasi”, “Manajemen Kebijakan Publik Inklusif”, serta “Simulasi Legislasi dan Advokasi”. Mahasiswa juga akan lebih banyak terlibat dalam proyek kolaboratif berbasis riset lapangan dan pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk mengasah kecakapan analitis dan keberpihakan sosial sebagai bagian dari implementasi “Kampus Berdampak” yang merupakan sebuah program lanjutan dari "Kampus Merdeka".

Dalam sesi diskusi, mahasiswa menyampaikan antusiasme sekaligus pertanyaan kritis mengenai implementasi kurikulum ini, khususnya terkait transisi mahasiswa angkatan sebelumnya serta peluang kegiatan magang di lembaga politik, pemerintahan, maupun organisasi masyarakat sipil. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kurikulum atau Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Politik, Ach. Fawaidi, S.IP., M.IP menegaskan bahwa proses transisi akan dilakukan secara bertahap dan adil. “Kami telah menyiapkan skema konversi mata kuliah agar tidak merugikan proses studi mereka,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan penyampaian materi visual tentang struktur kurikulum baru, termasuk jalur peminatan yang kini lebih fleksibel, yaitu: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Tata Kelola dan Kebijakan Publik, serta Politik Global dan Diplomasi. Dengan hadirnya Kurikulum 2025, Prodi Ilmu Politik berharap mampu mencetak lulusan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan ilmu politik secara relevan, inklusif, dan berorientasi solusi.