Jakarta, 9 September 2026 — Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melaksanakan kunjungan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) pada Rabu (9/9/2026) dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai isu hak asasi manusia (HAM), kebijakan perlindungan HAM, serta peran pemerintah dalam pemajuan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Kegiatan KKL ini dirancang untuk menghubungkan pembelajaran teoritis di ruang kelas dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Melalui kunjungan ke Kementerian HAM, mahasiswa memperoleh ruang pembelajaran kontekstual untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip HAM diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan pelaksanaan tugas kelembagaan pemerintah.

Pembahasan mengenai HAM menjadi relevan dalam studi ilmu politik karena berkaitan erat dengan relasi antara negara dan warga negara, pelaksanaan kewenangan pemerintah, serta jaminan atas hak dan kebebasan masyarakat. Perlindungan HAM juga menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa mendalami pentingnya peran negara dalam memastikan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Berbagai persoalan HAM menuntut tidak hanya kerangka hukum yang memadai, tetapi juga implementasi kebijakan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Kunjungan ini juga memberikan perspektif kepada mahasiswa mengenai tantangan pemajuan HAM dalam praktik pemerintahan, termasuk pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, HAM tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai prinsip yang harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan KKL ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan perspektif kritis dalam melihat persoalan HAM, memahami peran institusi negara, serta menganalisis hubungan antara kebijakan publik, demokrasi, dan perlindungan hak warga negara.

Bagi Program Studi Ilmu Politik FISIP UNY, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman. Interaksi dengan institusi pemerintah diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa sekaligus meningkatkan kemampuan analisis terhadap isu-isu politik dan kebijakan yang berkembang di Indonesia.

Kunjungan ke Kementerian HAM pada hari yang sama dengan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memperluas cakupan pembelajaran KKL mahasiswa Ilmu Politik UNY. Kedua kunjungan tersebut memberikan perspektif mengenai dua aspek penting dalam kehidupan demokrasi, yakni tata kelola pemilu sebagai mekanisme representasi politik dan perlindungan HAM sebagai fondasi pemenuhan hak-hak warga negara.