KKL Ilmu Politik UNY: Bahas Kebijakan Publik di Pemprov Jabar

Bandung, 10 September 2026 — Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kamis (10/9/2026). Kunjungan ini menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami praktik perumusan kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah sekaligus mendiskusikan perhatian pemerintah terhadap mahasiswa asal Jawa Barat yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendalami peran pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembahasan kebijakan publik menjadi bagian penting dalam kegiatan KKL karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana pemerintah mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas pembangunan, serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu perhatian dalam diskusi adalah keberadaan mahasiswa asal Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Sebagai kelompok masyarakat yang menjalani pendidikan di luar daerah asal, mahasiswa perantauan memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri, mulai dari akses terhadap informasi program pemerintah, dukungan pendidikan, hingga ruang partisipasi dalam pembangunan daerah.

Perhatian pemerintah daerah terhadap mahasiswa menjadi penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dukungan tersebut tidak hanya dapat diwujudkan melalui program pendidikan dan bantuan yang sesuai dengan ketentuan, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka, pendataan kebutuhan mahasiswa, serta penguatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas mahasiswa di luar wilayahnya.

Mahasiswa juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui gagasan, pengetahuan, jejaring, dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah daerah dan mahasiswa perantauan perlu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

Melalui kunjungan ini, mahasiswa Ilmu Politik UNY memperoleh kesempatan untuk menghubungkan konsep kebijakan publik yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik pemerintahan daerah. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa mengenai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program pemerintah, serta pentingnya evaluasi kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperkaya rangkaian pembelajaran KKL yang sebelumnya dilaksanakan melalui kunjungan ke sejumlah lembaga nasional. Jika kunjungan ke DPR RI, KPU RI, dan Kementerian HAM memberikan perspektif mengenai fungsi legislatif, tata kelola pemilu, serta perlindungan hak asasi manusia, kunjungan ke pemerintah provinsi memberikan pemahaman lebih dekat mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Melalui rangkaian kegiatan KKL ini, Program Studi Ilmu Politik FISIP UNY mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis kritis, memahami dinamika kelembagaan, serta mengidentifikasi persoalan publik secara kontekstual. Pembelajaran di luar kelas diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami teori politik dan kebijakan publik, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.